Kadivmin Kemenkumham Jateng, Hajrianor sampaikan ini terkait PK

SEMARANG - Sejumlah Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA  Kembangkuning Pulau Nusakambangan, media Kabupaten Cilacap menghadiri Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan di Semarang.

Adapun Pembahasan tersebut yaitu Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mempunyai tugas dan wewenang dalam proses pra ajudikasi hingga paska ajudikasi.

Baca juga: Segudang Prestasi, Putra Asal Natuna Raih Beasiswa

PK setidaknya mempunyai 4 (empat) tugas utama yaitu melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Kepala Divisi Administrasi Hajrianor menyampaikan beban PK saat ini tergolong masih belum seimbang dengan jumlah PK yang ada. Hal itu dikatakannya saat mewakili Kakanwil dalam membuka kegiatan Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan.

Baca juga: Targetkan One Village One Brand, Kemenkumham Tetapkan 2023 sebagai Tahun Merek

"Sebagai contoh jumlah PK/APK se-Jawa Tengah yang saat ini berjumlah 259 orang tersebar di 8 Balai Pemasyarakatan dan harus melayani 29 Kabupaten dan 6 Kota di Jawa Tengah, " kata Hajrianor di Aula Kresna Basudewa, Senin (04/03/2024).

Dengan keterbatasan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) pada Rutan, Lapas, LPAS dan LPKA.

Baca juga: Kasdam IV/Diponegoro Hadiri Pembukaan Porsimaptar di Akpol

"Surat Edaran ini mengatur mengenai Syarat, Mekanisme dan Sistem Kerja Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) pada Rutan, Lapas, LPAS dan LPKA, " lanjut Kadivmin yang pada kesempatan itu didampingi Kadiv Pemasyarakatan Kadiyono.

Sostek yang berlangsung selama 2 hari ini bertema Penetapan Wilayah Piloting serta Mekanisme dan Sistem Kerja PK dan APK pada Lapas Rutan.

Baca juga: Zona Bakamla Tengah Terima Kunker BPK Provinsi Sulawesi Utara

Dengan diikuti oleh perwakilan dari seluruh Unit Pelaksana Teknis se-Jawa Tengah, serta menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yakni Analis Kebijakan Madya Giyanto dan PK Madya Suri Handayani.

Harapannya adalah peserta dapat menerapkan mekanisme dan sistem kerja Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan di Lapas/Rutan/LPAS/LPKA yang bertujuan untuk memastikan terselangaranya tujuan Pemasyarakatan dengan baik dan profesional.

Baca juga: Kasdam IV/Diponegoro Dampingi Wapres Saat Berkunjung Ke Semarang

(Wahyu)